Didemo PMII Terkait DBHCHT Kadinsos Lamongan Wajahnya Merah
Reporter: Zuditya Saputra
Terbittimur.com, Lamongan - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Selasa (25/7/2023).
Kepala Dinas Sosial Lamongan Hamdani Dengan Wajahnya Merah Saat Menemui Pendemo PMII.
Diantara tuntutannya yakni mereka meminta Pemkab Lamongan menegakkan Perbub No.27 Tahun 2022, kedua meminta pihak DPRD Lamongan tegas mengawasi dan mengevaluasi kinerja Dinas Sosial, kemudian ketiga untuk publikasi data KPM BLT DBHCHT BNBA, keempat menuntut agar Kepala Dinsos mengklarifikasi penyaluran BLT DBHCHT, selanjutnya kelima, mendesak Bupati Lamongan untuk mereformasi pejabat publik yang tidak kompeten, dan keenam meminta untuk menindak tegas segala tindak korupsi.
Setelah berorasi kurang lebih satu jam akhirnya Mahasiswa ditemui oleh perwakilan DPRD Kabupaten Lamongan dari Komisi B, Anshori, ia mengatakan bahwa telah mendengar aspirasi tuntutan para Mahasiswa.
Bahkan, Anshori yang kerap dipanggil Gus Anshori ini mengajak para Mahasiswa untuk mengawal permasalahan ini bersama - sama.
"Apa yang jadi temuan teman-teman semua kemarin sudah disampaikan dan hari ini kita akan kawal teman-teman ke Pemkab untuk memperjelas apakah penyaluran BLT DBHCT ini menyalahi aturan atau tidak," kata Anshori di depan pendemo, Selasa (25/07/2023).
"Bukti - bukti yang ditemukan di lapangan, saya kira itu kenyataannya. Jadi saya mendukung apa yang dilakukan teman-teman karena ini uang rakyat," imbuhnya.
Setelah ditemui Anshori Mahasiswa beranjak melanjutkan aksinya ke Kantor Pemkab Lamongan dan ditemui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Hamdani Azahari, didampingi asisten I, M. Fakhrudin dan Kepala Inspektorat, M. Farikh.
Terkait tuntutan mahasiswa PMII, Hamdani menjelaskan, bahwa fungsi Dinas Sosial yaitu memonitoring dan mendata, selebihnya yang menyalurkan dana BLT adalah pihak Bank Jatim dan penerimanya adalah KPM bersangkutan di masing-masing kecamatan.
"Data yang kami proses mulai dari tingkat bawah, perangkat desa, kepala desa, camat itu kita rapatkan lagi, kita verifikasi seluruhnya tanpa terkecuali," ungkapnya.
"Perlu saya beritahukan, bahwa yang terlibat didalam verifikator dan juga ikut dalam penyaluran tersebut salah satunya adalah wakil dari PMII, ada dua orang yang kami tunjuk bahkan mereka sudah ikut selama dua tahun ini. Jika ada di desa tidak layak dapat BLT, PMII boleh memverifikasi, karena salah satu organisasi yang ikut dalam DBHCHT hanya PMII, ini perlu saya beri tahu sehingga semua anggota tubuh PMII tahu, sebab yang kami rekrut tidak ada selain PMII” imbuh Hamdani.
Hamdani menjelaskan bahwa semua dijalankan sudah sesuai prosedur dan SOP yang berjalan, jika ada yang mengundurkan diri, semua akan kembali ke kas negara tidak satupun yang kembali ke pemkab, proses itu kami jalankan dan PMII boleh memverifikasi, bahkan ada dua dari PMII yang menerima honor juga dari program itu.
“Untuk publikasi data, mohon maaf ini dokumen negara tidak untuk konsumsi umum, kami tidak bisa memberikan data BNBA," ucapnya.
Selain itu, Hamdani mengatakan, bahwa jika ada petugasnya bersama PMII dilapangan keliru menyaring, memasukkan KPM, dirinya terima suggestion dari teman-teman semua dengan senang hati, Jika ada yang belum dapat usulkan, pihaknya akan menerima.
“Jika kami memungkinkan untuk dievaluasi, saya berhenti jadi Kepala Dinas Sosial tidak apa-apa, beritahu bupati, pak Dani tidak usah jadi Kepala Dinas Sosial, beritahu, kami tidak gandoli jabatan sama sekali, kami akan berhenti, kami konsekwen, kami tidak ingin menjadi pejabat seperti itu, dengarkan hari ini, pak Dani tidak gandoli, kalau memang kami perlu dievaluasi," kata Hamdani Sembari nada tinggi.
Hamdani yang nampak wajahnya memerah itu, menegaskan bahwa tidak ada urusan politik, semua adalah program pemerintah, duitnya pemerintah bukan duitnya salah satu partai politik dan semua tidak ada kaitannya dengan itu.
“ Tidak gampang melakukan program ini, sulit mencari orang tepat karena kepentingan dibawah banyak sekali, kita berlaku adil, berlaku konsisten, karena yang kita libatkan banyak, gak gampang, silahkan kalau saya layak, buat somasi saya gak gandoli, paham," kata Hamdani dengan wajah sangat merah.
Sementara Renaldi ketua Cabang PMII Lamongan menyampaikan bahwa ia telah mengantungi beberapa alat bukti yang telah PMII dapatkan.
“Alat bukti ada, yang pertama tidak tepat sasaran, kedua tidak sesuai dengan alokasi anggaran, kita juga sudah ada rekamannya kalau nominal yang didapat itu 1.8 juta tapi kenyataan dilapangan itu pada termin pertama 1.2 termin kedua 2 juta tetapi di potong 200 kita juga ada rekamannya," terang Renaldi.
Editor: Nur Fatmasari
Posting Komentar untuk "Didemo PMII Terkait DBHCHT Kadinsos Lamongan Wajahnya Merah"